DPRD Tangsel

Fantastis! Gaji DPRD Tangsel Hampir Rp1 Miliar Setahun, Publik: Apa Hasilnya?

author Sondang

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Nominal itu belum termasuk fasilitas tambahan, seperti anggaran Rp393,5 juta untuk pakaian dinas dan atribut DPRD, serta Rp224,4 juta untuk biaya medical check up. Foto ist
Nominal itu belum termasuk fasilitas tambahan, seperti anggaran Rp393,5 juta untuk pakaian dinas dan atribut DPRD, serta Rp224,4 juta untuk biaya medical check up. Foto ist

i

TANGSEL, GoBanten.com - Anggaran yang digelontorkan Pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk membiayai gaji dan fasilitas anggota DPRD pada tahun 2025 menuai kritik tajam. Berdasarkan dokumen yang beredar, total alokasi mencapai Rp46,05 miliar untuk 50 anggota DPRD. Jika dihitung rata-rata, masing-masing anggota mengantongi lebih dari Rp76 juta per bulan atau sekitar Rp921 juta per tahun.

Nominal itu belum termasuk fasilitas tambahan, seperti anggaran Rp393,5 juta untuk pakaian dinas dan atribut DPRD, serta Rp224,4 juta untuk biaya medical check up. Anggaran besar ini menjadi sorotan lantaran publik menilai tidak sebanding dengan kinerja legislatif yang mereka harapkan.

Kritik keras datang dari artis sekaligus aktivis sosial Leony Vitria Hartanti. Melalui akun media sosialnya, ia mengunggah dokumen anggaran tersebut seraya menantang DPRD dan Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie, untuk melakukan dialog terbuka bersama masyarakat. “Yuk pada kerja yuk!” tulisnya.

Unggahan Leony langsung memicu perdebatan luas di media sosial. Warganet mempertanyakan apa saja kontribusi nyata DPRD terhadap kota, mengingat alokasi dana jumbo yang mereka terima.

Hingga kini, Sekretaris DPRD Tangsel, Wahyudi Leksono, belum memberikan klarifikasi resmi meski wartawan berupaya melakukan konfirmasi. Diamnya pihak DPRD justru semakin memperkuat desakan publik agar transparansi anggaran dibuka secara gamblang.

Catatan penting, ini bukan kali pertama publik mengkritisi dokumen keuangan Pemkot Tangsel. Tahun lalu, Leony juga menyoroti kejanggalan pada anggaran 2024, yang akhirnya berujung klarifikasi dari Wali Kota.

Kasus anggaran DPRD 2025 ini kembali membuka pertanyaan mendasar: seberapa layak gaji dan fasilitas mewah diterima wakil rakyat, ketika publik masih menunggu kinerja nyata mereka di lapangan?

Berita Terbaru

Akses Wisata Baduy Dipermudah, DAMRI Hadirkan Tarif Promo Rp1

Akses Wisata Baduy Dipermudah, DAMRI Hadirkan Tarif Promo Rp1

Minggu, 26 Apr 2026 20:10 WIB

Minggu, 26 Apr 2026 20:10 WIB

Program ini merupakan kolaborasi Perum DAMRI dan Bank Indonesia untuk mendorong penggunaan pembayaran digital.…

Band Warga Binaan Lapas Cilegon Curi Perhatian, Pesan Rehabilitasi Menggema di Juare Rock Festival 2026

Band Warga Binaan Lapas Cilegon Curi Perhatian, Pesan Rehabilitasi Menggema di Juare Rock Festival 2026

Minggu, 26 Apr 2026 19:00 WIB

Minggu, 26 Apr 2026 19:00 WIB

Kami ingin memberikan ruang bagi warga binaan untuk menyalurkan bakat dan menunjukkan bahwa mereka juga mampu berkarya serta memberi kontribusi positif.…

Bank Jakarta Perkuat Pelatihan Kerja Disabilitas, Dorong Kemandirian Ekonomi

Bank Jakarta Perkuat Pelatihan Kerja Disabilitas, Dorong Kemandirian Ekonomi

Minggu, 26 Apr 2026 11:15 WIB

Minggu, 26 Apr 2026 11:15 WIB

Program ini difokuskan pada peningkatan keterampilan dan akses pelatihan agar penyandang disabilitas memiliki daya saing di dunia kerja.…

Genap Setahun, XLSMART Kantongi Rp42,5 Triliun dan Siapkan 1.000 Lapangan Kerja

Genap Setahun, XLSMART Kantongi Rp42,5 Triliun dan Siapkan 1.000 Lapangan Kerja

Sabtu, 25 Apr 2026 20:32 WIB

Sabtu, 25 Apr 2026 20:32 WIB

XLSMART rayakan anniversary pertama dengan pertumbuhan pendapatan 23?n ekspansi 5G di 33 kota, sambil meluncurkan program kerja bagi 1.000 talenta.…

Kasus Ko Erwin, Bareskrim Fokus TPPU untuk Memiskinkan Pelaku

Kasus Ko Erwin, Bareskrim Fokus TPPU untuk Memiskinkan Pelaku

Jumat, 24 Apr 2026 19:54 WIB

Jumat, 24 Apr 2026 19:54 WIB

Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Eko Hadi Santoso, menegaskan bahwa pengembangan kasus kini difokuskan pada penelusuran aliran dana kejahatan.…

MA dan KPK Teken MoU Pendidikan Antikorupsi untuk ASN, Libatkan 200 Pimpinan PN

MA dan KPK Teken MoU Pendidikan Antikorupsi untuk ASN, Libatkan 200 Pimpinan PN

Jumat, 24 Apr 2026 19:49 WIB

Jumat, 24 Apr 2026 19:49 WIB

Pendidikan antikorupsi harus mengubah pola pikir ASN menjadi penjaga integritas publik, bukan sekadar menjalankan aturan.…