Kejagung Periksa Ahok Terkait Dugaan Korupsi Minyak Mentah Pertamina

author Roby

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
kasus minyak mentah
kasus minyak mentah

i

Jakarta - Kejaksaan Agung (Kejagung) hari ini akan melakukan pemeriksaan terhadap mantan Komisaris Utama Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Pemeriksaan ini berkaitan dengan dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding serta kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) pada periode 2018–2023.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar, mengonfirmasi bahwa Ahok dijadwalkan hadir untuk diperiksa pada Kamis, 13 Maret 2025, pukul 10.00 WIB.

Hingga saat ini, Kejagung belum memberikan informasi mengenai siapa saja pihak lain yang turut diperiksa dalam kasus ini. Namun, pemeriksaan ini dipastikan memiliki kaitan dengan Yoki Firnandi serta delapan tersangka lain yang sebelumnya telah ditetapkan dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah.

Dalam penyelidikan sebelumnya, Kejagung telah menetapkan sembilan orang tersangka yang terdiri dari mantan pejabat dan petinggi perusahaan terkait dengan pengelolaan minyak mentah di Pertamina.

Beberapa di antaranya adalah mantan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan, Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional, Sani Dinar Saifuddin, serta Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, Yoki Firnandi.

Selain itu, beberapa tersangka lainnya berasal dari sektor manajemen perdagangan dan operasional Pertamina, termasuk VP Trading Operation PT Pertamina Patra Niaga, Edward Corne, serta VP Feedstock Management PT KPI, Agus Purwono.

Sejumlah petinggi perusahaan swasta juga turut menjadi tersangka, di antaranya Muhammad Kerry Andrianto Riza sebagai Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa dan Dimas Werhaspati yang menjabat sebagai Komisaris PT Navigator Khatulistiwa serta PT Jenggala Maritim.

Penyelidikan mengenai kasus dugaan korupsi ini masih terus berlangsung guna mengungkap lebih jauh potensi kerugian negara akibat praktik tata kelola minyak mentah yang tidak sesuai aturan.

Pemeriksaan terhadap Ahok menjadi salah satu langkah penting dalam rangkaian proses hukum yang tengah dilakukan oleh Kejagung untuk mengusut tuntas kasus ini.

Berita Terbaru

Akses Wisata Baduy Dipermudah, DAMRI Hadirkan Tarif Promo Rp1

Akses Wisata Baduy Dipermudah, DAMRI Hadirkan Tarif Promo Rp1

Minggu, 26 Apr 2026 20:10 WIB

Minggu, 26 Apr 2026 20:10 WIB

Program ini merupakan kolaborasi Perum DAMRI dan Bank Indonesia untuk mendorong penggunaan pembayaran digital.…

Band Warga Binaan Lapas Cilegon Curi Perhatian, Pesan Rehabilitasi Menggema di Juare Rock Festival 2026

Band Warga Binaan Lapas Cilegon Curi Perhatian, Pesan Rehabilitasi Menggema di Juare Rock Festival 2026

Minggu, 26 Apr 2026 19:00 WIB

Minggu, 26 Apr 2026 19:00 WIB

Kami ingin memberikan ruang bagi warga binaan untuk menyalurkan bakat dan menunjukkan bahwa mereka juga mampu berkarya serta memberi kontribusi positif.…

Bank Jakarta Perkuat Pelatihan Kerja Disabilitas, Dorong Kemandirian Ekonomi

Bank Jakarta Perkuat Pelatihan Kerja Disabilitas, Dorong Kemandirian Ekonomi

Minggu, 26 Apr 2026 11:15 WIB

Minggu, 26 Apr 2026 11:15 WIB

Program ini difokuskan pada peningkatan keterampilan dan akses pelatihan agar penyandang disabilitas memiliki daya saing di dunia kerja.…

Genap Setahun, XLSMART Kantongi Rp42,5 Triliun dan Siapkan 1.000 Lapangan Kerja

Genap Setahun, XLSMART Kantongi Rp42,5 Triliun dan Siapkan 1.000 Lapangan Kerja

Sabtu, 25 Apr 2026 20:32 WIB

Sabtu, 25 Apr 2026 20:32 WIB

XLSMART rayakan anniversary pertama dengan pertumbuhan pendapatan 23?n ekspansi 5G di 33 kota, sambil meluncurkan program kerja bagi 1.000 talenta.…

Kasus Ko Erwin, Bareskrim Fokus TPPU untuk Memiskinkan Pelaku

Kasus Ko Erwin, Bareskrim Fokus TPPU untuk Memiskinkan Pelaku

Jumat, 24 Apr 2026 19:54 WIB

Jumat, 24 Apr 2026 19:54 WIB

Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Eko Hadi Santoso, menegaskan bahwa pengembangan kasus kini difokuskan pada penelusuran aliran dana kejahatan.…

MA dan KPK Teken MoU Pendidikan Antikorupsi untuk ASN, Libatkan 200 Pimpinan PN

MA dan KPK Teken MoU Pendidikan Antikorupsi untuk ASN, Libatkan 200 Pimpinan PN

Jumat, 24 Apr 2026 19:49 WIB

Jumat, 24 Apr 2026 19:49 WIB

Pendidikan antikorupsi harus mengubah pola pikir ASN menjadi penjaga integritas publik, bukan sekadar menjalankan aturan.…