Tambang Ilegal

DPR Kecam Tambang Emas Ilegal Dekat Mandalika, Diduga Libatkan WNA

author Sondang

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Aktifitas tambang emas ilegal. Foto dok Kehutanan
Aktifitas tambang emas ilegal. Foto dok Kehutanan

i

JAKARTA, GoBanten.com - Anggota DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Lalu Hadrian Irfani, mendesak aparat penegak hukum dan pemerintah pusat untuk mengusut tuntas aktivitas tambang emas ilegal yang beroperasi di sekitar kawasan Mandalika, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Menurut temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tambang ilegal tersebut mampu menghasilkan hingga 3 kilogram emas per hari dan diduga melibatkan warga negara asing (WNA).

“Aktivitas tambang ilegal seperti ini bukan hanya melanggar hukum, tapi juga merusak lingkungan dan mengancam masa depan ekonomi masyarakat lokal. Apalagi jika ada keterlibatan pihak asing, maka harus diusut secara serius dan transparan,” tegas Lalu Hadrian, Sabtu (25/10/2025).

Ketua DPW PKB NTB itu menilai keberadaan tambang emas ilegal di kawasan strategis seperti Mandalika sangat ironis. Pasalnya, Mandalika merupakan destinasi super prioritas nasional yang sedang dikembangkan menjadi ikon pariwisata kelas dunia.

“Kalau di sekitarnya ada aktivitas tambang ilegal, ini bisa merusak citra daerah dan menghambat investasi. Kita ingin Mandalika jadi magnet pariwisata, bukan simbol pembiaran hukum,” ujarnya.

Lalu Hadrian meminta Kepolisian, Kementerian ESDM, dan Kementerian Kehutanan segera turun tangan melakukan investigasi menyeluruh. Ia menekankan agar penegakan hukum tidak berhenti pada pekerja lapangan, melainkan menyentuh aktor intelektual dan jaringan pendana di balik operasi tambang tersebut.

“Penegakan hukum harus tanpa pandang bulu. Jika ada oknum yang membekingi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, harus ditindak tegas,” tandasnya.

Selain aspek hukum, Lalu Hadrian juga menyoroti kerusakan lingkungan dan dampak sosial akibat tambang ilegal. Ia mendorong pemerintah daerah untuk melakukan rehabilitasi lingkungan dan menciptakan program ekonomi alternatif bagi masyarakat sekitar.

“Kita tidak ingin masyarakat hanya jadi korban. Harus ada solusi ekonomi berkelanjutan agar mereka tidak tergoda kembali pada praktik tambang ilegal,” katanya.

Seperti diketahui, KPK sebelumnya mengungkap adanya aktivitas tambang emas ilegal di Lombok Tengah yang lokasinya tak jauh dari Sirkuit Mandalika. Temuan ini memunculkan kekhawatiran bahwa praktik ilegal tersebut berpotensi merusak lingkungan dan mencoreng reputasi Mandalika sebagai kawasan wisata unggulan nasional.

Berita Terbaru

Festival Pintu Air, Upaya Menghidupkan Kembali Sejarah Sungai Cisadane

Festival Pintu Air, Upaya Menghidupkan Kembali Sejarah Sungai Cisadane

Kamis, 06 Nov 2025 18:49 WIB

Kamis, 06 Nov 2025 18:49 WIB

Festival ini juga bertujuan mengedukasi masyarakat mengenai sejarah Bendungan Pintu Air 10 yang masih berfungsi mengatur aliran Sungai Cisadane.…

Pernah Jadi Kuli Bangunan, Kini Gubernur Riau Ditangkap KPK

Pernah Jadi Kuli Bangunan, Kini Gubernur Riau Ditangkap KPK

Kamis, 06 Nov 2025 09:03 WIB

Kamis, 06 Nov 2025 09:03 WIB

Penetapan tersangka ini menjadi catatan kelam dalam perjalanan hidup Wahid.…

Bahaya Campak pada Anak: Dari Demam Tinggi hingga Risiko Infeksi Otak

Bahaya Campak pada Anak: Dari Demam Tinggi hingga Risiko Infeksi Otak

Selasa, 04 Nov 2025 21:36 WIB

Selasa, 04 Nov 2025 21:36 WIB

Penularannya dapat terjadi sangat cepat melalui percikan udara dari batuk atau bersin penderita.…

Viral Warga Protes Akses Jalan Balboa Estate, Kelurahan Pisangan Pastikan Pembangunan Berizin Lengkap

Viral Warga Protes Akses Jalan Balboa Estate, Kelurahan Pisangan Pastikan Pembangunan Berizin Lengkap

Selasa, 04 Nov 2025 10:54 WIB

Selasa, 04 Nov 2025 10:54 WIB

Lurah Pisangan Martyasto memastikan bahwa pembangunan akses jalan Balboa Estate telah memiliki izin lengkap dari Pemerintah Kota Tangerang Selatan.…

Kadin Tangsel Tuntaskan Verifikasi, 660 Peserta Resmi Miliki Hak Suara MUKOTA IV

Kadin Tangsel Tuntaskan Verifikasi, 660 Peserta Resmi Miliki Hak Suara MUKOTA IV

Selasa, 04 Nov 2025 10:41 WIB

Selasa, 04 Nov 2025 10:41 WIB

Kadin Tangsel menetapkan 660 peserta yang sah mengikuti MUKOTA IV.…

Pemerintah Perkuat Efisiensi dan Keadilan Fiskal Daerah

Pemerintah Perkuat Efisiensi dan Keadilan Fiskal Daerah

Senin, 03 Nov 2025 11:03 WIB

Senin, 03 Nov 2025 11:03 WIB

Kita harus hati-hati agar tidak terjebak pada defisit yang membahayakan, berutang untuk bayar utang.…