Jakarta, GoBanten.com - Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman, menyuarakan dukungannya untuk Presiden Prabowo Subianto dalam memerangi mafia impor minyak di Pertamina.
Yusri menginginkan agar Tim Pidana Khusus Kejaksaan Agung menyelidiki kontrak kerjasama pengadaan minyak mentah antara Pertamina dan perusahaan minyak Irak, SOMO sebanyak tiga juta barel minyak.
"Jika Jaksa Agung bersama Jampidsus tidak dapat memberantas seluruh pihak yang terlibat, kami harap mereka dengan penuh tanggung jawab mengundurkan diri," ujar Yusri dalam siaran pers pada Senin, (7/4).
Lebih lanjut, Yusri menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh dalam tata kelola impor minyak di Pertamina, termasuk perubahan dalam pengelolaan kilang Pertamina. Ini merujuk pada kontrak yang ditandatangani pada 2012, yang dimulai dengan pengadaan dua juta barel minyak mentah dari Irak, yang kemudian diperpanjang menjadi tiga juta barel per bulan. Kontrak tersebut melibatkan perubahan penggunaan kilang dari Korea Selatan ke Singapura.
Yusri juga mengungkapkan adanya kejanggalan saat penandatanganan kontrak pada 2016. Saat itu, tim negosiasi yang dipimpin oleh almarhum Ir. Gigih Prokoso tidak diikutsertakan dalam acara tersebut. Bahkan, penandatanganan kontrak dilakukan di bawah pengawasan Menko Perekonomian di era Presiden SBY.
Tak hanya itu, Yusri mencurigai adanya keterlibatan tokoh-tokoh legendaris dalam dunia migas, seperti MRC, yang diduga memiliki peran besar dalam pengaturan pengadaan minyak mentah. MRC juga disebut-sebut terlibat dalam pengaturan mafia migas yang diduga telah merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah.
Selain itu, muncul pula informasi mengenai makelar kasus (markus) dan makelar jabatan (marjab) yang berperan aktif dalam korupsi Pertamina.
"Sudah saatnya kita mendukug upaya Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas mafia migas serta makelar kasus dan jabatan yang merugikan negara," pungkasnya.(*)
Editor : Roby
