Jakarta, GoBanten.com – Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menggelar rapat bareng Menteri Sosial Syaifullah Yusuf dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Kantor Kementerian PU. Fokus pembahasannya, percepatan pembangunan Sekolah Rakyat yang diharapkan bisa tuntas di pertengahan 2025.
“Kita targetkan 53 Sekolah Rakyat bisa selesai pada Juni 2025, supaya sudah bisa dipakai di Tahun Ajaran 2025-2026,” ujar Menteri Dody dalam keterangan resminya, Senin (14/4).
Menurut Dody, pihaknya sudah menjalin koordinasi erat dengan Kemensos dan lembaga terkait untuk memastikan proyek ini berjalan mulus. Survei lokasi pun sudah dilakukan demi melihat langsung kondisi di lapangan, termasuk kesiapan lahan dan kelengkapan syarat teknis.
“Kita juga sedang menyusun prototipe dan Detail Engineering Design (DED) untuk pembangunan tahap pertama. Harapannya, semuanya rampung bulan Juli 2025,” jelasnya.
Survei tahap pertama sudah menyasar 53 lokasi, dengan seluruh hasilnya kini masuk ke tahap penyusunan DED. DED ini sendiri ditargetkan tuntas di minggu kedua April 2025, dan pembangunan fisik dimulai awal Mei.
“Kalau PU bangun, pasti dengan teknologi yang nggak main-main. Renovasi bukan cuma soal nambah toilet atau kelas, tapi juga harus tahan gempa. Itu sudah jadi standar kami,” tambah Dody.
Tak hanya itu, Kementerian PU juga sudah membentuk Satgas khusus yang akan mendampingi proses dari awal perencanaan sampai pembangunan selesai.
Selanjutnya, Dody berharap Kemensos bisa memetakan keberlanjutan sekolah-sekolah ini, terutama soal pemanfaatan aset yang sudah dibangun.
Dari sisi pengadaan, Mensesneg Prasetyo Hadi menambahkan bahwa tahun ini pemerintah menargetkan membangun 200 Sekolah Rakyat. Dari jumlah itu, 53 unit merupakan hasil renovasi bangunan lama dan ditargetkan selesai lebih dulu, sedangkan 147 sisanya dibangun dari nol hingga akhir tahun.
“Yang 53 sekolah sudah siap, tinggal renovasi ringan. Sisanya, yang 147, harus dibangun baru dari awal,” jelas Prasetyo.
Mensos Syaifullah Yusuf menambahkan bahwa proyek ini tersebar luas di seluruh Indonesia, mulai dari Sumatra, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, Kalimantan, Maluku hingga Papua. Dukungan juga datang dari dua kampus besar, yakni Universitas Brawijaya dan UNESA, yang siap terlibat dalam pelaksanaan program ini.
“Luas sekolah yang dibutuhkan sesuai arahan Presiden adalah antara 5 sampai 10 hektar. Fasilitasnya lengkap, dari SD sampai SMA. Dan desain prototipenya dirancang langsung oleh Kementerian PU,” ungkap Syaifullah.(*)
Editor : Roby
