JAKARTA, GoBanten.com -Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) membuka Masa Sidang III Tahun Sidang 2025–2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (14/1/2026), dengan penegasan keras agar kepentingan daerah tidak dikorbankan di tengah tekanan kebijakan global dan krisis regional.
Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin menilai dinamika geopolitik internasional, termasuk arah kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, berpotensi memberi tekanan serius pada perekonomian nasional dan daerah. Ia menegaskan Indonesia harus tetap berpegang pada politik luar negeri bebas aktif tanpa mengorbankan kepentingan rakyat di wilayah.
“Daerah tidak boleh hanya menjadi objek dari kebijakan global. Negara harus memastikan setiap kebijakan nasional berpihak pada kepentingan daerah,” tegas Sultan.
DPD RI mendorong reposisi kebijakan ekonomi nasional melalui hilirisasi sumber daya alam di daerah, perluasan pasar ekspor nontradisional, serta penguatan UMKM sebagai penyangga ekonomi nasional. Di sisi lain, Sultan mengkritik penanganan bencana alam yang dinilai masih sektoral dan tidak terkoordinasi.
Menjelang Ramadan, DPD RI juga mengingatkan pemerintah agar segera mengantisipasi lonjakan harga bahan pokok yang kerap menghantam daerah terpencil dan melemahkan daya beli masyarakat.
“Negara harus hadir sebelum krisis datang, bukan setelah rakyat menjerit,” ujar Sultan.
DPD RI menegaskan komitmennya mengawal investasi nasional agar tidak hanya mengejar angka, tetapi benar-benar memberi manfaat nyata bagi daerah dan masyarakat.
Editor : Sondang
