JAKARTA, GoBanten.com -Senator RI asal Sumatera Barat, Irman Gusman, mendesak pemerintah pusat segera menetapkan bencana ekologis yang melanda beberapa provinsi di Sumatera sebagai bencana nasional. Desakan itu ia sampaikan dalam dialog langsung di Kompas TV bersama perwakilan BNPB, Puji Pujiono, yang dipandu Rosi Silalahi pada Kamis (4/12/2025).
Irman menegaskan bahwa skala kerusakan dan dampak yang ditimbulkan telah melampaui kapasitas penanganan pemerintah daerah. “Pak Prabowo, sebagai warga dan sebagai senator Republik Indonesia, saya memohon agar status bencana Sumatera segera ditetapkan sebagai bencana nasional,” ujarnya.
Menurut Irman, kejadian bencana yang menjalar di tiga provinsi sekaligus merupakan situasi yang belum pernah terjadi dalam sejarah penanganan bencana di Indonesia. Kondisi ini, katanya, harus menjadi alasan kuat bagi pemerintah untuk mengambil alih komando secara terpusat.
Ia menambahkan bahwa dorongan penetapan status bencana nasional bukan hanya berasal dari dirinya. “Saya mewakili rakyat langsung. Kami, 12 senator dari tiga provinsi, bahkan Ketua DPD, sudah menyampaikan bahwa status bencana nasional perlu ditetapkan,” tegasnya.
Irman juga menyoroti perbedaan pola kerja antarinstansi di lapangan. Menurutnya, tanpa status bencana nasional, koordinasi tidak berjalan seragam. “Lihat saja, Basarnas dan BNPB bergerak sendiri-sendiri. Tidak berada dalam satu komando,” katanya.
Isu keadilan bagi masyarakat Sumatera turut menjadi sorotan Irman. Ia menilai bahwa daerah yang selama ini menyumbangkan sumber daya nasional justru belum merasakan penanganan yang setara ketika menghadapi bencana besar. “Kalau kita masih bicara NKRI, maka penanganannya harus nasional. Masyarakat di Sumatera menunggu perhatian itu,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa sejumlah organisasi besar seperti MUI dan berbagai ormas Islam telah menyampaikan dukungan yang sama. “Ini persoalan kemanusiaan. Banyak negara ingin membantu. Dalam situasi kemanusiaan, batas negara bukan lagi yang utama,” kata Anggota BKSP DPD RI tersebut.
Irman menyebut pernyataan Gubernur Aceh, Mualem, yang menggambarkan bencana ini sebagai “tsunami kedua”, sebagai sinyal kuat bahwa pemerintah daerah sudah kewalahan. Beberapa kepala daerah lain pun, menurutnya, telah menyatakan kondisi serupa.
Dengan penetapan status bencana nasional, Irman meyakini penanganan akan menjadi lebih terarah. Selain memperkuat koordinasi lintas lembaga, status itu juga memberi pesan kuat bahwa negara hadir sepenuhnya. “Penanganannya nanti bukan hanya ad-hoc, tapi juga jangka menengah dan panjang. Rehabilitasi dan rekonstruksi bisa dilakukan lebih komprehensif,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Irman menyebut Presiden Prabowo sebenarnya memiliki perhatian besar terhadap bencana yang terjadi. Namun ia menilai informasi yang diterima Presiden kemungkinan belum sepenuhnya utuh. “Ini yang menjadi persoalan. Saya yakin beliau peduli dan akan segera menetapkan,” pungkas Irman.
Editor : Sondang
