MALANG - Refleksi Haul Bung Karno ke-56 yang digelar di Karangploso, Kabupaten Malang, menjadi ruang diskusi mengenai berbagai persoalan kebangsaan yang masih dihadapi Indonesia. Mulai dari keadilan sosial, arah pembangunan ekonomi, hingga tantangan melahirkan pemimpin yang memiliki visi kebangsaan.
Kegiatan tersebut dihadiri kader GMNI, akademisi, alumni organisasi, tokoh masyarakat, serta penyelenggara pemilu dari sejumlah daerah di Jawa Timur.
Baca juga: GMNI dan RLD Dorong Mahasiswa Lebih Kritis Hadapi Arus Informasi Digital
Pakar Hukum Agraria dan Pertanahan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Dr Sri Setyadji SH MHum, menyampaikan bahwa konsep Sosialisme Indonesia yang digagas Bung Karno masih relevan untuk menjawab persoalan ketimpangan sosial.
Menurutnya, konsep tersebut berangkat dari nilai-nilai Pancasila yang mengedepankan kemanusiaan, demokrasi, dan keadilan sosial.
"Sosialisme Indonesia merupakan pengejawantahan nilai Pancasila untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat," ujarnya.
Sri Setyadji menilai perubahan arah ekonomi nasional mulai terjadi setelah pergantian rezim pada 1966. Kebijakan yang membuka investasi asing secara luas disebut turut mengubah orientasi pembangunan ekonomi Indonesia.
"Sejak saat itu sistem ekonomi semakin dekat dengan mekanisme kapitalisme," katanya.
Dalam forum yang sama, Tokoh NU Sidoarjo, Mahmud Yunus, mengajak kader GMNI memperluas pengabdian di berbagai sektor strategis. Menurutnya, kader harus hadir dalam ruang-ruang yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.
"Perjuangan tidak cukup hanya melalui aksi dan diskusi. Kader harus mampu berkontribusi di bidang politik, ekonomi, pendidikan, maupun sosial," ujarnya.
Mahmud juga menegaskan bahwa membangun komunikasi dengan berbagai pihak tidak boleh mengubah keberpihakan kepada rakyat.
"Kami berkomunikasi agar pengambil kebijakan lebih mendengar kebutuhan masyarakat, bukan untuk meninggalkan idealisme perjuangan," tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPC GMNI Surabaya Raya, Ni Kadek Ayu Wardani, menyoroti persoalan regenerasi kepemimpinan nasional. Ia menilai Indonesia menghadapi tantangan dalam melahirkan pemimpin yang memiliki pandangan strategis dan kemampuan membaca perkembangan global.
Menurut Kadek, melemahnya tradisi intelektual dan semakin sempitnya ruang diskusi gagasan menjadi salah satu penyebab kondisi tersebut.
"Bangsa membutuhkan pemimpin yang memiliki visi jangka panjang dan mampu membawa arah pembangunan secara jelas," katanya.
Diskusi yang berlangsung dalam rangka memperingati haul Bung Karno tersebut menghasilkan sejumlah catatan penting. Salah satunya adalah perlunya menghidupkan kembali semangat keadilan sosial, memperkuat tradisi berpikir kritis, serta menjaga keberpihakan kepada rakyat dalam setiap proses pembangunan bangsa.
Editor : Viktor