CIPUTAT, GoBanten.com -Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) setebal 520 halaman yang beredar di media sosial memicu gelombang kritik. Publik mempertanyakan arah penggunaan anggaran, yang dinilai lebih berpihak pada aparatur ketimbang memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Unggahan akun Instagram @leonyvh pada Jumat (19/9/2025) membuka diskusi luas. “Pajak dari rakyat untuk rakyat atau untuk aparat?” tulisnya, menyoroti alokasi dana yang dianggap tidak transparan.
Baca juga: 1.800 Honorer Dirumahkan, Pemkot Tangsel Siapkan Skema Solusi
Sejumlah warganet menduga, detail dalam laporan keuangan justru menutupi belanja-belanja jumbo yang tidak jelas manfaatnya. “Kalau anggaran pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lebih kecil dibanding belanja pegawai, patut dicurigai ada permainan,” tulis seorang netizen.
Pengamat Kebijakan Publik Suhendar mengingatkan bahwa kondisi ini bisa mengarah pada korupsi terselubung. “Jika benar anggaran lebih banyak untuk kesejahteraan aparat dibanding rakyat, ini bukan sekadar pengingkaran janji politik. Ada potensi penyalahgunaan kekuasaan dalam pengelolaan keuangan daerah,” tegasnya.
Baca juga: Polisi Gagalkan “Home Industry” Narkotika di Jantung Ibu Kota
Suhendar menilai, Pemkot Tangsel perlu membuka rincian anggaran yang mudah dipahami publik, bukan hanya menampilkan dokumen ratusan halaman. “Transparansi bukan sekadar tebal laporan, tapi bagaimana uang rakyat digunakan jelas untuk rakyat,” tambahnya.
Hingga berita ini diturunkan, Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Tangsel, Billy Sukarsana, belum memberikan tanggapan atas pertanyaan wartawan.
Baca juga: Ribuan Nyawa Terancam, Jalan Berlubang di Tangsel Dibiarkan Jadi “Kuburan Berjalan”
Publik kini menuntut adanya audit independen terhadap laporan keuangan Tangsel guna memastikan tidak ada penyalahgunaan dana pajak yang justru merugikan masyarakat.
Editor : Sondang