Motor Listrik MBG

Geger! Skandal Motor Listrik Rp1 Triliun di Program MBG Mulai Terkuak

author Sondang

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Kejaksaan Agung RI. Foto ist
Kejaksaan Agung RI. Foto ist

i

GoBanten.com - Dugaan korupsi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) memasuki babak baru setelah Kejaksaan Agung mengungkap indikasi penggelembungan harga pada pengadaan motor listrik. Kasus ini menyoroti lemahnya tata kelola proyek bernilai besar yang seharusnya mendukung layanan publik, namun justru diduga dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, menyebut praktik markup dilakukan dalam penyusunan harga setiap unit kendaraan yang dipasok oleh PT Yasa Artha Trimanunggal.

“Penggelembungan harga dilakukan agar mendekati pagu anggaran yang tersedia,” ujarnya di Jakarta, Jumat (12/6/2026).

Dalam penyidikan ini, Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal, Andri Mulyono, telah ditetapkan sebagai tersangka. Ia diduga berperan dalam penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS) yang tidak sesuai ketentuan, sehingga memicu potensi kerugian negara.

Tak hanya soal harga, Kejagung juga menyoroti kelayakan perusahaan sebagai vendor. Penyidik menemukan bahwa perusahaan tersebut belum memiliki jaringan dealer maupun bengkel aktif, sehingga dinilai belum memenuhi syarat dalam proses pengadaan barang pemerintah.

Nilai proyek pengadaan motor listrik dalam program MBG disebut mencapai sekitar Rp1,1 triliun, dengan jumlah unit lebih dari 21 ribu kendaraan. Plh Kapuspenkum Kejagung, Mohammad Jeffry, mengungkapkan bahwa pembayaran telah dilakukan meski terdapat indikasi pelanggaran dalam prosesnya.

“Terdapat pengadaan puluhan ribu unit motor listrik dengan nilai lebih dari Rp1 triliun yang diduga tidak sesuai ketentuan,” katanya.

Kasus ini menjadi bagian dari penyidikan lebih luas terkait dugaan penyimpangan dalam program MBG yang melibatkan Badan Gizi Nasional. Selain motor listrik, penyidik juga mendalami pengadaan barang lain seperti tablet dan televisi yang diduga mengalami praktik serupa.

Pengungkapan ini mempertegas sorotan terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam proyek pemerintah berskala besar, terutama yang berkaitan langsung dengan program pelayanan publik.

Berita Terbaru

103 Karya Seni Rupa Dipamerkan, FORWAN Dukung Kemajuan Seni Indonesia

103 Karya Seni Rupa Dipamerkan, FORWAN Dukung Kemajuan Seni Indonesia

Kamis, 18 Jun 2026 20:49 WIB

Kamis, 18 Jun 2026 20:49 WIB

Ketua Yayasan Gedung Veteran Republik Indonesia Suparman Natawikarta menilai kegiatan ini penting untuk menjaga ekosistem seni tetap hidup dan berkembang.…

Fokus Reformasi Birokrasi, Bupati Serang Dorong Raperda Pembinaan ASN dan Percepatan Layanan Publik

Fokus Reformasi Birokrasi, Bupati Serang Dorong Raperda Pembinaan ASN dan Percepatan Layanan Publik

Kamis, 18 Jun 2026 20:18 WIB

Kamis, 18 Jun 2026 20:18 WIB

Penambahan bidang pembinaan dan disiplin pegawai diperlukan agar kinerja ASN lebih optimal dan bisa dievaluasi secara menyeluruh.…

Transformasi Digital Isuzu Bantu Tekan Biaya Operasional Armada Logistik

Transformasi Digital Isuzu Bantu Tekan Biaya Operasional Armada Logistik

Kamis, 18 Jun 2026 11:19 WIB

Kamis, 18 Jun 2026 11:19 WIB

Integrasi API yang ditawarkan memungkinkan perusahaan menggabungkan data armada dengan sistem internal mereka.…

Piala Dunia 2026 Bukan Sekadar Sepak Bola, Ini Daya Tarik Wisatanya

Piala Dunia 2026 Bukan Sekadar Sepak Bola, Ini Daya Tarik Wisatanya

Rabu, 17 Jun 2026 20:07 WIB

Rabu, 17 Jun 2026 20:07 WIB

Pameran ini menghadirkan pengalaman berbeda bagi pengunjung dengan memadukan sejarah panjang Piala Dunia sejak 1930.…

Kisah Sukses Bayi Tabung: 9 Tahun Menanti, Pasangan Ini Akhirnya Dikaruniai Buah Hati

Kisah Sukses Bayi Tabung: 9 Tahun Menanti, Pasangan Ini Akhirnya Dikaruniai Buah Hati

Rabu, 17 Jun 2026 09:34 WIB

Rabu, 17 Jun 2026 09:34 WIB

Selain proses kehamilan, layanan maternal terintegrasi juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan persalinan.…

SMSI Jatim Minta Sengketa Berita Diselesaikan Lewat Dewan Pers, Bukan Hosting

SMSI Jatim Minta Sengketa Berita Diselesaikan Lewat Dewan Pers, Bukan Hosting

Selasa, 16 Jun 2026 16:30 WIB

Selasa, 16 Jun 2026 16:30 WIB

SMSI Jatim menilai praktik ini sebagai ancaman serius bagi demokrasi digital dan menyerukan solidaritas media untuk melawan tekanan non-prosedural.…