JAKARTA, GoBanten.com -Langkah Presiden RI Prabowo Subianto mengumpulkan sekitar 1.200 rektor dan guru besar dari berbagai perguruan tinggi dinilai sebagai sinyal serius pemerintah untuk membenahi pendidikan tinggi.
Namun, publik dan parlemen mengingatkan, forum besar tersebut harus melahirkan kebijakan nyata, bukan sekadar seremoni.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKB, Lalu Hadrian Irfani, menyebut pertemuan itu strategis karena melibatkan aktor kunci penentu arah pendidikan tinggi nasional.
Meski demikian, ia menegaskan tantangan utama yang harus dijawab pemerintah adalah mahalnya biaya kuliah dan ketimpangan kualitas antarperguruan tinggi.
“Langkah Presiden Prabowo patut diapresiasi, tetapi yang lebih penting adalah hasilnya. Rektor dan guru besar adalah pilar pendidikan tinggi, dan suara mereka harus diterjemahkan menjadi kebijakan konkret,” kata Lalu Hadrian, Kamis (15/1/2026).
Ia menyoroti Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang kian membebani mahasiswa dan keluarga. Menurutnya, tanpa intervensi serius negara, akses pendidikan tinggi akan semakin sempit dan berpotensi memperlebar kesenjangan sosial.
Pertemuan tersebut, kata Lalu Hadrian, seharusnya menjadi ruang dialog dua arah yang substantif. Presiden dapat menyampaikan visi besar pembangunan pendidikan tinggi, sementara para akademisi menyampaikan persoalan riil di kampus, mulai dari pembiayaan, kualitas dosen, hingga daya saing global.
“Forum ini harus menjadi ruang komunikasi yang jujur dan kritis. Presiden menyampaikan arah kebijakan, rektor dan guru besar menyampaikan fakta lapangan berbasis keilmuan,” ujarnya.
Legislator asal Daerah Pemilihan NTB II itu berharap isu biaya pendidikan menjadi perhatian utama. Ia mendorong agar pemerintah benar-benar menekan UKT tanpa mengorbankan mutu pendidikan.
“Kita ingin biaya pendidikan semakin terjangkau, tapi kualitas juga harus naik. Dua hal ini tidak boleh dipertentangkan,” tegasnya.
Lebih jauh, Lalu Hadrian menilai pertemuan dengan para pimpinan perguruan tinggi seharusnya tidak bersifat insidental. Ia mendorong agar dialog antara Presiden dan komunitas akademik dijadikan agenda rutin agar kebijakan pendidikan tinggi tidak terputus dari realitas kampus.
“Kalau hanya sekali, dampaknya akan terbatas. Tapi jika rutin, ini bisa menjadi fondasi kebijakan pendidikan tinggi yang berkelanjutan dan berdaya saing global,” pungkasnya.
Editor : Sondang
