JAKARTA, GoBanten.com -Kejaksaan Agung mencabut status pencegahan bepergian ke luar negeri terhadap Direktur Utama PT Djarum, Victor Rachmat Hartono. Pencabutan dilakukan setelah penyidik menilai Victor kooperatif dalam proses penyidikan kasus dugaan korupsi pengurangan kewajiban pajak korporasi.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, membenarkan keputusan tersebut. “Benar, terhadap yang bersangkutan telah dimintakan pencabutan oleh penyidik karena menurut penyidik yang bersangkutan kooperatif,” ujar Anang di Jakarta, Minggu (30/11/2025).
Penyidikan masih berjalan terkait dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan oknum pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan pihak swasta. Kasus ini berkaitan dengan upaya memperkecil kewajiban pajak perusahaan pada periode 2016–2020. Sebelumnya, Kejagung telah mengajukan pencegahan terhadap lima orang, termasuk mantan Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi serta sejumlah pejabat dan pihak swasta lainnya.
Status pencegahan berlaku sejak 14 November 2025 hingga 14 Mei 2026 dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan penyidikan. Hingga saat ini, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) telah memeriksa lebih dari 40 saksi dari unsur internal DJP maupun swasta. “Sudah 40-an saksi. Ada dari unsur birokrasi dan unsur swasta,” kata Anang, tanpa merinci lebih jauh.
Selain pemeriksaan saksi, penyidik juga menggelar penggeledahan di sejumlah lokasi di Jabodetabek pada Minggu malam (23/11/2025). Penggeledahan dilakukan di lebih dari lima titik, termasuk kediaman pihak swasta dan kantor pajak. Dari operasi tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen, satu unit mobil Alphard, dan dua motor besar. “Penggeledahan dilakukan di lebih dari lima, mungkin delapan titik,” ujar Anang.
Informasi tambahan menyebutkan bahwa penggeledahan turut dilakukan di rumah Victor Rachmat Hartono, kantor Djarum, serta kediaman mantan Dirjen Pajak berinisial KD, yang mengarah kepada Ken Dwijugiasteadi. Dokumen-dokumen terkait perkara ikut diamankan untuk memperkuat pendalaman penyidik atas dugaan praktik pengurangan kewajiban pajak perusahaan selama 2016–2020.
Editor : Sondang
