JAKARTA, GoBanten.com -Anggota Komisi X DPR RI, Habib Syarief Muhammad, menegaskan agar pemerintah benar-benar menjamin aspek inklusifitas dalam penyelenggaraan Sekolah Garuda yang direncanakan beroperasi mulai tahun ajaran 2026/2027.
“Jangan sampai Sekolah Garuda hanya menjadi simbol. Pemerintah harus memastikan akses pendidikan di sekolah ini terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya kelompok tertentu,” ujar Habib di Jakarta, Sabtu (13/9/2025).
Politisi PKB itu juga menekankan pentingnya jaminan pembiayaan. Menurutnya, biaya pendidikan di Sekolah Garuda harus terjangkau, bahkan sebisa mungkin ditanggung negara. “Pendidikan adalah hak dasar warga negara, bukan beban tambahan bagi orang tua,” tegasnya.
Lebih lanjut, Habib menyoroti kualitas sekolah yang harus dijaga. Pemerintah diminta memperhatikan kompetensi guru, kurikulum, hingga sistem pembelajaran agar sejalan dengan kebutuhan zaman. “Setelah inklusifitas dan biaya dijamin, fokus berikutnya adalah kualitas. Sekolah Garuda jangan hanya ramai di awal, tapi gagal melahirkan generasi unggul,” ujarnya.
Sementara itu, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdikti Saintek) memastikan pembangunan Sekolah Garuda akan dimulai di empat provinsi prioritas pada 2026, yakni Bangka Belitung, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Tenggara. Wakil Menteri Dikti Saintek, Stella Christie, menyebut proses peninjauan lokasi tambahan juga sedang dilakukan di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.
“Kalimantan Tengah masuk lima besar. Setelah peninjauan, laporan akan disampaikan untuk dasar rasionalisasi. Jika disetujui menteri dan presiden, lokasi ini bisa dipilih,” jelas Stella.
Editor : Sondang
