Jakarta, GoBanten - Hasil sidak Menteri Pertanian Amran Sulaiman menemukan minyak goreng MinyaKita tidak sesuai takaran. Anggota Komisi VI dari Fraksi PKB Nasim Khan mendesak pemerintah dan kepolisian mengusut tuntas penipuan ini, serta mencabut izin usaha produsen yang terbukti melanggar.
“Ini penipuan dan pelanggaran serius. MinyaKita yang seharusnya menjadi solusi untuk membantu masyarakat untuk mendapatkan minyak goreng dengan harga terjangkau, tapi malah ada penipuan seperti ini. Pemerintah dan kepolisian harus usut tuntas dan sampaikan ke masyarakat. Jika ada pelanggaran yang dilakukan oleh produsen, jangan ragu untuk cabut ijin usaha agar jadi terapi shock kepada produsen yang melakukan penyelewengan,” kata Nasim Khan, Senin (10/3/2025).
Dia mengatakan pemerintah dan kepolisian harus bergerak cepat mengusut penjualan MinyaKita yang tak sesuai takaran. Semua pihak yang terlibat harus segera ditangkap.
“Harus cari tahu kenapa bisa terjadi perbedaan antara jumlah yang tertera dengan isinya. Kepolisian juga harus tahu sudah sejak kapan penipuan ini dilakukan. Bayangkan saja, berapa banyak keuntungan yang diraup oleh produsen dengan adanya penipuan ini,” katanya.
Nasim juga mempertanyakan pengawasan terhadap isi dan kualitas MinyaKita. Seharusnya dilakukan pengawasan dan evaluasi berkala untuk minyak goreng kemasan MinyaKita yang merupakan subsidi pemerintah kepada masyarakat. “Kalau sudah ada penyelewenangan seperti ini, siapa yang akan bertanggungjawab? Padahal kalau ada evaluasi atau pengawasan, penipuan ini bisa dicegah,” katanya lagi.
Penipuan isi MinyaKita ini, kata Nasim sunggu memprihatinkan. Menurutnya MinyaKita merupakan salah satu solusi untuk membantu masyarakat membeli minyak goreng dengan harga murah. Sebelumnya HET MinyaKita juga lebih tinggi dari ketentuan yang ditetapkan. “Harga MinyaKita belum turun sesuai HET lalu ditambah lagi jumlahnya tidak sesuai dengan yang tertera. Jangan sampai ini berlarut-larut,” tambahnya.
Untuk mencegah terjadinya penyelewengan distribusi dan penjualan MinyaKita, Nasim meminta pemerintah memperketat jalur distribusi penjualan. Pengetatan jalur distribusi ini menurutnya harus dilakukan agar harga Minyakita stabil sesuai HET dan juga tidak ada penyelewenangan.
“MinyaKita ini adalah salah satu solusi untuk memastikan kebutuhan masyarakat menengah bawah terpenuhi. Kalau terus dipermainkan dan diselewengkan seperti ini bisa memicu distrust publik kepada pemerintah,” pungkasnya.
Editor : Viktor
