Jakarta - Indonesia Sustainable Business Forum (ISBF) 2025, yang digelar di Bali pada 22-24 Januari 2025, bertujuan mendorong percepatan adopsi prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) di berbagai sektor industri di Indonesia. Forum yang digelar SustainLife Today bertema “Accelerating ESG Adoption Across Sectors for a Sustainable 2025 Future”.
“Pentingnya penerapan ESG sebagai landasan keberlanjutan bisnis di Indonesia. Karena, kini ESG menjadi parameter penting dalam mengukur keberlanjutan bisnis. Untuk itu, pentingnya mendorong kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam menghadapi tantangan keberlanjutan serta mendorong pemerataan kesejahteraan dan pelestarian lingkungan,” kata Ketua Penyelenggara ISBF 2025, Farhan Syah.
Menurut dia, forum ini menjadi wadah diskusi mendalam untuk menghadapi tantangan keberlanjutan yang semakin kompleks di tengah meningkatnya regulasi dan ekspektasi pemangku kepentingan. Apalagi, dalam beberapa tahun terakhir, ESG telah menjadi salah satu parameter yang krusial untuk mengukur kinerja bisnis yang berkelanjutan.
“Untuk itu, forum ini dirancang sebagai platform strategis bagi para pemangku kepentingan untuk berbagi wawasan, mendiskusikan tantangan, serta mendorong percepatan adopsi prinsip ESG, khususnya bagi sektor dunia usaha di Tanah Air,” ujar Farhan.
Sementara itu, pakar tata kelola ESG, Mas Achmad Daniri menjelaskan, mengenai regulasi dan tantangan implementasi ESG di Indonesia.
Kurangnya regulasi dan kebijakan yang mendukung ESG dapat menghambat upaya perusahaan untuk menerapkan praktik ESG secara efektif. Ketidakjelasan dalam standar dan pelaporan ESG juga membuat sulit bagi perusahaan untuk menilai kinerja secara objektif dan membandingkannya dengan pesaing atau standar internasional.
“Karena hingga saat ini masih banyak perusahaan masih kurang memahami manfaat ESG dan dan bagaimana menerapkannya secara efektif. Kurangnya edukasi dan pelatihan tentang ESG juga menjadi kendala dalam meningkatkan pemahaman ini di kalangan pemangku kepentingan,” terangnya.
Pada kesempatan yang sama, mantan Menteri Lingkungan Hidup, Sonny Keraf menegaskan degradasi etika di tata kelola pemerintahan dan bisnis telah melahirkan praktik korupsi. Padahal, etika merupakan pondasi dari good govermance yang menjadi elemen penting dalam prinsip ESG.
“Good govermance dibangun atas prinsip etis seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, penegakan hukum dan independensi. Sehingga dapat melahirkan mutual trust antara manajemen dan investor yang dapat menciptakan perusahaan sehat dan berkelanjutan,” imbuhnya.
Dia memaparkan, tata kelola yang baik harus mencakup struktur organisasi yang jelas, kepatuhan pada aturan serta pengendalian resiko dan evaluasi.
“Tapi, di atas segalanya, etika budaya perusahaan dan code of conduct menjadi kunci utama. Sehingga praktik bisnis yang etis dan berkelanjutan dapat terwujud,” tutup Sonny. (Elva Setyaningrum)
Editor : Sondang
