123 Paket Jasa Konsultansi Disperkimta Tangsel Senilai Rp11,7 Miliar Diadukan ke KPK

Reporter : Sondang
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan laporan pengaduan masyarakat termasuk informasi yang dikecualikan untuk disampaikan secara terbuka kepada publik.

GOBANTEN.com - Pola pengadaan jasa konsultansi di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimta) Kota Tangerang Selatan menjadi sorotan setelah 123 paket pekerjaan senilai sekitar Rp11,7 miliar dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pengaduan tersebut disampaikan Gerakan Hak Asasi dan Reformasi Indonesia Sejahtera (GHARIS). Organisasi itu meminta KPK menelusuri proses pengadaan selama periode 2022–2026, terutama terkait penyedia yang berulang kali memperoleh pekerjaan dan penggunaan mekanisme Pengadaan Langsung.

Baca juga: Ngeri! Warga Bayar Jutaan Rupiah di TPU Sari Mulya Tangsel, Konblok Makam Tak Kunjung Terpasang

Ketua Umum GHARIS, Hotmartua Simanjuntak, mengatakan laporan bernomor 1/Dumas/GHARIS/X/2026 telah diterima KPK pada 6 Oktober 2026. Tanda terima pengaduan tersebut diperlihatkan kepada wartawan pada Jumat (9/10/2026).

Dalam laporan itu, GHARIS menyoroti dua perusahaan berinisial PT AK dan PT MKP yang disebut berulang kali mendapatkan pekerjaan dengan nilai akumulatif sekitar Rp11,7 miliar dari 123 paket yang dipersoalkan.

Selain frekuensi perusahaan yang sama dalam pengadaan, GHARIS meminta KPK memeriksa kemiripan karakteristik pekerjaan yang tercatat sebagai paket berbeda serta dugaan keterkaitan antara kedua perusahaan tersebut.

“Yang penting adalah melihat polanya. Dari 2022 sampai 2026 ada pekerjaan yang berulang, penyedia yang berulang, nilai paket yang berulang dan terdapat dugaan hubungan antara dua perusahaan. Semua itu perlu dilihat secara utuh,” ujar Hotmartua, Selasa (3/11/2026).

GHARIS meminta penelusuran tidak berhenti pada daftar paket dan nilai kontrak. KPK diharapkan memeriksa dokumen perencanaan, proses pemilihan penyedia, pelaksanaan pekerjaan hingga tahapan pembayaran.

Baca juga: Mengapa Bos Summarecon hingga Pejabat ATR/BPN Ditangkap KPK? Ini Duduk Perkaranya

Organisasi tersebut juga meminta dugaan keterlibatan pejabat internal Disperkimta berinisial S diverifikasi berdasarkan bukti dan kewenangannya.

Hotmartua menegaskan, laporan itu merupakan bentuk penyampaian informasi kepada aparat penegak hukum, bukan tuduhan yang menyimpulkan pihak tertentu telah melakukan pelanggaran.

“Kami tidak sedang memvonis siapa pun. Kami menyerahkan sepenuhnya kepada KPK untuk melakukan verifikasi dan pemeriksaan,” katanya.

Sementara itu, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan laporan pengaduan masyarakat termasuk informasi yang dikecualikan untuk disampaikan secara terbuka kepada publik. Ketentuan tersebut bertujuan melindungi identitas pelapor dan materi laporan.

Baca juga: 17 Pejabat Pertanahan Terjaring OTT KPK, Barang Bukti Uang Capai Ratusan Miliar

KPK, kata Budi, hanya dapat memberikan perkembangan penanganan pengaduan kepada pihak yang menyampaikan laporan sebagai bagian dari akuntabilitas proses kerja lembaga.

Dengan demikian, penerimaan pengaduan GHARIS belum membuktikan adanya pelanggaran hukum maupun menandakan perkara telah masuk tahap penyidikan. Seluruh informasi yang dilaporkan masih memerlukan verifikasi dan pemeriksaan oleh KPK.

Hingga berita ini disusun, Sekretariat Disperkimta Tangsel, Hendri Sumawijaya, belum memberikan tanggapan saat dikonfirmasi mengenai laporan tersebut. Upaya wartawan menghubunginya belum mendapat jawaban.

Editor : Sondang

Tangerang Raya
Berita Populer
Berita Terbaru