GoBanten.com - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani meminta pemerintah tidak menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) secara nasional. Ia menilai kebijakan tersebut harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kesiapan infrastruktur di tiap daerah.
“Penerapan PJJ sebaiknya dilakukan secara selektif, bukan secara nasional, dengan melihat kesiapan masing-masing wilayah,” ujar Lalu Hadrian Irfani, Selasa (24/3/2026).
Baca juga: Kampus Diminta Bangun Sistem Pengawasan Ketat Cegah Predator Seksual
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu mengapresiasi langkah pemerintah dalam upaya penghematan energi, namun mengingatkan agar kualitas pendidikan tidak dikorbankan.
Ia menekankan perlunya kajian komprehensif terhadap dampak PJJ, mulai dari capaian belajar siswa, kesenjangan akses pendidikan, hingga kondisi psikososial peserta didik. Menurutnya, ketimpangan infrastruktur digital masih menjadi persoalan utama di berbagai daerah.
“Kalau dipaksakan secara luas, ini berpotensi memperlebar kesenjangan pendidikan,” tegasnya.
Baca juga: BREAKING NEWS! Delegasi 25 Universitas Inggris Kunjungi BSD City
Selain itu, ia meminta pemerintah menyiapkan dukungan konkret seperti akses internet, subsidi kuota, perangkat pembelajaran, serta pelatihan guru agar proses belajar tetap optimal.
Lalu Hadrian juga mendorong evaluasi berkala terhadap kebijakan tersebut. “Jika berdampak negatif, harus berani ditinjau ulang,” katanya.
Baca juga: Siswa SD di NTT Bunuh Diri Diduga Tak Mampu Beli Buku, Negara Abai Penuhi Hak Dasar Anak
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menyatakan penerapan PJJ akan disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran, sementara pembelajaran praktikum tetap dilakukan secara tatap muka.
Pemerintah juga masih mengkaji sejumlah aspek teknis, termasuk pembiayaan akses internet siswa dan penyesuaian program pendidikan lainnya.
Editor : Sondang