BATAM, GoBanten.com -Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin mendorong pemerintah daerah di Sumatera memperkuat kolaborasi untuk mengembangkan potensi sumber daya alam melalui konsolidasi dan hilirisasi yang terintegrasi.
Sultan mengatakan Sumatera memiliki kekayaan sumber daya alam yang besar, baik di darat maupun laut. Namun, posisi strategis wilayah tersebut juga menghadapkan sejumlah daerah pada risiko bencana alam.
Baca juga: RUU Daerah Kepulauan Masuk Tahap Tripartit, Prabowo Optimistis Segera Rampung
"Wilayah Sumatera memiliki potensi SDA yang luar biasa, baik di darat maupun di laut. Namun di sisi lain, letak wilayah Sumatera yang strategis memiliki tantangan bencana alam yang cukup serius dalam beberapa tahun terakhir," ujar Sultan dalam Rapat Anggota DPD RI Sub-Wilayah I di Batam, Kepulauan Riau, Jumat (11/9/2026).
Menurutnya, posisi Sumatera yang berada di jalur perdagangan internasional Selat Malaka dan Samudera Hindia perlu dimanfaatkan melalui pembentukan koridor ekonomi yang menghubungkan potensi antarwilayah.
"Terdapat banyak daerah kepulauan di wilayah ini. Sehingga perlu dibentuk sebuah koridor atau ekosistem ekonomi dan bisnis yang lebih sistematis juga terintegrasi," katanya.
Baca juga: DPD RI Bangun Kantor di Banten, Perkuat Hubungan Daerah dan Pusat
Di sisi lain, Sultan meminta pemerintah pusat dan daerah memperkuat koordinasi dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir serta tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
"Bagi kami, pemulihan tidak boleh sekadar mengembalikan apa yang rusak. Kita harus membangun kembali dengan prinsip build back better, safer, and sustainable," tegasnya.
Baca juga: DPD RI Soroti Eskalasi Kekerasan di Papua, Dorong Pendekatan Dialog dan Kemanusiaan
Sultan menekankan pembangunan kembali harus diarahkan pada infrastruktur yang lebih tangguh, penguatan konektivitas, serta pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat. Ia juga menyoroti pentingnya memastikan anak-anak dapat kembali bersekolah dan memiliki masa depan yang lebih aman.
Rapat tersebut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Gubernur Sumatera Barat, Gubernur Kepulauan Riau, Wakil Gubernur Aceh, serta sejumlah bupati dan wali kota. Sultan bersama 37 anggota DPD RI dari 10 provinsi di Sumatera juga menghimpun aspirasi daerah, termasuk mengenai efisiensi transfer ke daerah (TKD), kawasan ekonomi khusus, dan pengembangan Free Trade Zone (FTZ).
Editor : Sondang